STRUKTUR DASAR SURAT PERJANJIAN / KONTRAK

Ketika membuat sebuah perjanjian dengan pihak lain, sebagaimana telah dibahas sebelumnya, harus dipastikan perjanjian tersebut telah sah secara hukum (baca kembali : syarat-syarat sahnya perjanjian). Kemudian, apabila perjanjian tersebut akan dituangkan ke dalam bentuk tertulis, maka ada beberapa hal penting yang tidak boleh luput untuk dicantumkan secara jelas. Beberapa ahli memberikan pandangan mengenai hal-hal apa saja yang perlu ada di dalam sebuah surat perjanjian.

Scott J. Burnham mengemukakan beberapa hal yang perlu dicantumkan dalam kerangka sebuah surat perjanjian, yaitu sebagai berikut : (more…)

‘PESTA’ LAGI, MIMPI LAGI

Sepulang kantor beberapa hari yang lalu, sedang ada kampanye calon walikota dan wakil walikota. Saya sempat menunda untuk buru-buru keluar dari halaman kantor. Daripada terjebak macet??? Bersama dengan beberapa rekan, saya pun ikut menonton. Teriakan yel-yel masing-masing pendukung dan musik dangdut yang diputar keras, beradu dengan bisingnya kendaraan yang mereka tumpangi. Ramai sekali. Masih pula ada atribut spanduk dan poster yang mengekspose wajah pasangan walikota dan wakil walikota lengkap dengan slogannya masing-masing. Sukses membuat mata saya ndak berkedip. (more…)

LEGITIEME PORTIE DALAM WARIS PERDATA

Jika membicarakan hukum waris perdata, tentu kita akan dibuat sedikit mumet dengan ketentuan-ketentuan mengenai perhitungan warisan. Salah satu hal yang cukup sering dibahas dalam perhitungan warisan adalah mengenai legitieme portie.

Legitieme Portie Sebagai Bagian Mutlak Ahli Waris

Legitieme Portie merupakan bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada ahli waris yang berada dalam garis lurus menurut undang-undang. Jadi legitimaris dalam hal ini hanya ahli waris yang menurut undang-undang berada dalam garis lurus ke atas atau ke bawah. (more…)

DIRGAHAYU RI : INDONESIA MERDEKA (?)

Bangsa sudah pernah menyerukan ‘merdeka’ 70 tahun yang lalu. Sampai hari ini, seruan ‘merdeka’ masih sering terdengar, pun rakyatnya masih harus berjuang untuk merasakan ‘merdeka’ yang sesungguhnya. Lepas dari penjajah yang berdalih jadi penguasa atas amanat rakyat. Belum lagi dengan polahnya yang sering melebihi sang Maha Kuasa. (more…)

BLAWGOSPHERE

Saya teringat pada sebuah pernyataan bahwa ‘setiap orang dianggap tahu hukum’ walaupun pada kenyataannya belum tentu semua orang tahu hukum. Oleh sebab itu, penting bagi setiap orang yang paham hukum untuk berbagi pengetahuannya tentang hukum kepada masyarakat, terutama yang masih awam hukum.

Seperti niatan awal, blog ini ditujukan untuk menghadirkan lebih banyak pengetahuan hukum ke tengah-tengah masyarakat luas (baca lagi : about ngobrolinhukum). Hukum tidak (boleh) hanya menjadi milik segelintir orang atau diperuntukan hanya untuk golongan tertentu saja. Kurang lebih empat tahun ‘membangun’ blog yang konsen membahas tentang hukum, rasanya masih belum puas jika masyarakat belum benar-benar bisa mendapatkan akses pengetahuan hukum lebih banyak lagi dari berbagai sumber di media online.  (more…)

PERJANJIAN TANPA MATERAI : SAHKAH ?

Beberapa waktu lalu, salah seorang teman kantor bertanya mengenai sah atau tidaknya suatu perjanjian apabila surat perjanjiannya tidak dibubuhi dengan materai. Berkaitan dengan pertanyaan tersebut, sebenarnya dalam praktik di masyarakat cukup banyak orang yang berpikir bahwa sah atau tidaknya surat perjanjian yang mereka buat dan ditandatangani terletak pada adanya materai yang dibubuhi dalam surat perjanjian. Benarkah seperti itu?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, terlebih dahulu mari kita lihat syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana tercantum pada Pasal 1320 KUHPerdata. (more…)

DATA SEKUNDER DALAM PENELITIAN HUKUM NORMATIF

Sama halnya seperti penelitian yang lain, penelitian hukum normatif juga mengenal penggunaan data untuk mendukung keberhasilan penelitian yang dilakukan. Penelitian hukum normatif menggunakan data sekunder sebagai sumber data utamanya, berbeda dengan penelitian hukum sosiologis yang sumber data utamanya adalah data primer.

Data sekunder merupakan data yang umumnya telah dalam keadaan siap terbuat (ready made). Adapun sumber data berupa data sekunder yang biasa digunakan dalam penelitian hukum normatif terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. (more…)