Perdata

STRUKTUR DASAR SURAT PERJANJIAN / KONTRAK

Ketika membuat sebuah perjanjian dengan pihak lain, sebagaimana telah dibahas sebelumnya, harus dipastikan perjanjian tersebut telah sah secara hukum (baca kembali : syarat-syarat sahnya perjanjian). Kemudian, apabila perjanjian tersebut akan dituangkan ke dalam bentuk tertulis, maka ada beberapa hal penting yang tidak boleh luput untuk dicantumkan secara jelas. Beberapa ahli memberikan pandangan mengenai hal-hal apa saja yang perlu ada di dalam sebuah surat perjanjian.

Scott J. Burnham mengemukakan beberapa hal yang perlu dicantumkan dalam kerangka sebuah surat perjanjian, yaitu sebagai berikut : (more…)

Advertisements

LEGITIEME PORTIE DALAM WARIS PERDATA

Jika membicarakan hukum waris perdata, tentu kita akan dibuat sedikit mumet dengan ketentuan-ketentuan mengenai perhitungan warisan. Salah satu hal yang cukup sering dibahas dalam perhitungan warisan adalah mengenai legitieme portie.

Legitieme Portie Sebagai Bagian Mutlak Ahli Waris

Legitieme Portie merupakan bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada ahli waris yang berada dalam garis lurus menurut undang-undang. Jadi legitimaris dalam hal ini hanya ahli waris yang menurut undang-undang berada dalam garis lurus ke atas atau ke bawah. (more…)

PERJANJIAN TANPA MATERAI : SAHKAH ?

Beberapa waktu lalu, salah seorang teman kantor bertanya mengenai sah atau tidaknya suatu perjanjian apabila surat perjanjiannya tidak dibubuhi dengan materai. Berkaitan dengan pertanyaan tersebut, sebenarnya dalam praktik di masyarakat cukup banyak orang yang berpikir bahwa sah atau tidaknya surat perjanjian yang mereka buat dan ditandatangani terletak pada adanya materai yang dibubuhi dalam surat perjanjian. Benarkah seperti itu?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, terlebih dahulu mari kita lihat syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana tercantum pada Pasal 1320 KUHPerdata. (more…)

BEBERAPA ASAS HUKUM KONTRAK

Hukum kontrak (contract of law) memiliki beberapa asas di dalam pelaksanaannya. Sebagian dari kita pasti sudah sering mendengar dan tidak asing lagi dengan asas-asas tersebut. Beberapa asas dalam hukum kontrak dimaksud yaitu asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas pacta sunt servanda (asas kepastian hukum), dan asas itikad baik. Berikut akan dipaparkan secara singkat mengenai masing-masing asas tersebut. (more…)

PERJANJIAN SEWA MENYEWA

Pernah suatu ketika saya menemukan seorang ibu bersama dengan anaknya yang sedang kebingungan membuat draft perjanjian sewa menyewa di bawah tangan. Kebingungan tersebut salah satunya yaitu mengenai apa saja yang harus dicantumkan dalam perjanjian sewa menyewa. Saya yakin kebingungan mengenai perjanjian sewa menyewa tidak hanya dialami oleh ibu dan anak yang saya temui itu, namun banyak dialami pula oleh masyarakat lain di luar sana. Mengetahui dasar mengenai perjanjian sewa menyewa merupakan hal yang penting sebab kesalahan dalam memahami dan membuat perjanjian sewa menyewa tentu akan membuka celah yang akan merugikan salah satu pihak, atau bahkan kedua belah pihak dalam perjanjian. Berangkat dari kondisi tersebut, mari kita bahas sedikit mengenai hal-hal mendasar terkait perjanjian sewa menyewa.

1.      Pengertian Sewa Menyewa

Sewa menyewa adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak yang terakhir itu (perhatikan Pasal 1548 KUHPerdata). (more…)

SUBJEK DAN OBJEK JUAL BELI YANG TIDAK DIPERKENANKAN

Istilah jual beli berasal dari terjemahan contract of sale. Perjanjian jual beli sendiri merupakan persetujuan antara penjual yang mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang sebagai milik (an eigendom te leveren) dan menjaminnya (vrijwaren) kepada pembeli yang mengikatkan dirinya untuk membayar harga yang diperjanjikan.

Pada dasarnya, setiap orang maupun setiap badan hukum dapat menjadi subjek dalam perjanjian jual beli, yaitu bertindak sebagai penjual maupun pembeli, dengan syarat yang bersangkutan harus telah dewasa dan telah menikah. Terhadap hal tersebut ternyata masih terdapat pengecualian. Masih ada beberapa subjek yang tidak diperkenankan untuk melakukan perjanjian jual beli di antara mereka. Berikut akan diuraikan secara singkat mengenai hal tersebut. (more…)

AHLI WARIS MENURUT HUKUM WARIS PERDATA

Di Indonesia, terdapat 3 (tiga) sistem pewarisan, yaitu hukum waris adat, hukum waris perdata, dan hukum waris Islam. Ketiganya memiliki beberapa perbedaan mengenai unsur-unsur pewarisan, salah satunya yaitu mengenai ahli waris.

Ahli waris merupakan orang yang menerima harta warisan. Ketentuan mengenai ahli waris dalam hukum waris adat, hukum waris perdata, dan hukum waris Islam memiliki konsep yang berbeda. Tulisan kali ini terlebih dahulu akan khusus membahas mengenai konsep ahli waris menurut hukum waris perdata.

(more…)