BEBERAPA ASAS HUKUM KONTRAK

Hukum kontrak (contract of law) memiliki beberapa asas di dalam pelaksanaannya. Sebagian dari kita pasti sudah sering mendengar dan tidak asing lagi dengan asas-asas tersebut. Beberapa asas dalam hukum kontrak dimaksud yaitu asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas pacta sunt servanda (asas kepastian hukum), dan asas itikad baik. Berikut akan dipaparkan secara singkat mengenai masing-masing asas tersebut.

1.  Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak terdapat pada ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, yaitu semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dengan adanya asas kebebasan berkontrak ini, maka kepada para pihak diberikan kebebasan sebagai berikut :

  • Membuat atau tidak membuat perjanjian;
  • Memilih akan mengadakan / membuat perjanjian dengan pihak yang diinginkan;
  • Menentukan isi, pelaksanaan, dan persyaratan perjanjian;
  • Menentukan bentuk perjanjian yang akan dibuat, apakah dalam bentuk tertulis atau lisan;

2.  Asas Konsensualisme

Asas ini menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi dapat cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan menunjukkan adanya persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh para pihak. Asas konsensualisme ini dapat dilihat pada ketentuan Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdata, yaitu bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak. Mengenai kesepakatan sebagai salah satu syarat sahnya perjanjian telah saya bahas dalam 2 (dua) tulisan sebelumnya, yaitu Kesepakatan Dalam Perjanjian dan Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian.

3.  Asas Pacta Sunt Servanda

Asas pacta sunt servanda merupakan asas yang menunjukkan kepastian hukum. Dengan adanya asas ini maka kesekapakatan yang terjadi di antara para pihak mengikat selayaknya undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Pihak ketiga juga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak dan tidak boleh melakukan intervensi terhadap isi kontrak yang dibuat tersebut. Asas ini dapat dilihat pada ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata.

4.  Asas Itikad Baik

Perjanjian harus dibuat dengan itikad baik. Hal tersebut tampak pada ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata. Asas itikad baik maksudnya adalah bahwa para pihak harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak. Asas itikad baik ini tidak hanya terjadi pada saat kontrak dilaksanakan, namun harus telah ada pada saat kontrak dibuat.

Mengenai asas itikad baik ini, Salim H.S. (2009 : 11) mengungkapkan ada 2 (dua) macam itikad baik. Pertama, itikad baik nisbi yaitu orang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. Kedua, itikad baik mutlak, yaitu penilaiannya terletak pada akal sehat dan keadilan, dibuat ukuran yang objektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak) menurut norma-norma yang objektif.

Nah, bagi anda yang saat ini sedang membuat sebuah kontrak atau akan terlibat dalam sebuah kontrak, jangan lupa untuk memperhatikan asas-asas tersebut di atas ya. Hal tersebut penting agar di masa yang akan datang kontrak tersebut tidak menimbulkan masalah hukum dan akhirnya malah jadi merugikan anda / pihak lain.

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s