FAKULTAS HUKUM : BENARKAH SEKEDAR MENGHAPAL PERATURAN?

Dari masa ke masa, fakultas hukum menjadi salah satu fakultas yang banyak dilirik oleh calon mahasiswa. Sebut saja sebagai contoh pada SBMPTN 2014, di Universitas Diponegoro Semarang, program studi yang menjadi favorit adalah ilmu hukum, dengan jumlah peserta mencapai 3494 orang (sumber : Suara Merdeka tanggal 18 Juni 2014). Walaupun menjadi favorit, namun fakultas hukum sekaligus pula menjadi momok bagi calon mahasiswa. Bayangan harus menghapal puluhan peraturan perundang-undangan selama berkuliah di fakultas hukum sudah terlebih dahulu menghantui pikiran. Hal tersebut tidak jarang pula membuat sebagian calon mahasiswa urung menjatuhkan pilihannya pada fakultas hukum sebagai tempat melanjutkan pendidikan.

Beberapa waktu lalu, keponakan saya yang baru lulus SMA sedang galau memutuskan untuk melanjutkan studi ke fakultas hukum. Ia memiliki ketakutan yang sama dengan cukup banyak calon mahasiswa pada umumnya. Pertanyaannya, benarkah hari-hari mahasiswa fakultas hukum hanya diisi dengan menghapal puluhan bahkan ratusan pasal-pasal peraturan perundang-undangan saja?

Konsekuensi selama berkuliah di fakultas hukum memang ‘bergelut’ dengan berbagai macam peraturan perundang-undangan. Terlebih di tataran strata 1 mahasiswa fakultas hukum masih berada pada tahap dogmatik hukum. Tahap dogmatik hukum berarti mahasiswa akan diperhadapkan pada kasus-kasus konkrit dan diajarkan bagaimana menyelesaikan kasus-kasus tersebut dengan berdasar pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari pengalaman saya dan teman-teman semasa berkuliah di fakultas hukum, tuntutan utama adalah kemampuan analisis, berpikir secara logis dan sistematis, serta kemampuan memahami peraturan perundang-undangan yang ada. Peraturan tersebut bukan hanya sekedar dihapalkan saja. Tidak bermanfaat sama sekali ketika kita hapal semua peraturan perundang-undangan namun tidak memahami substansinya.

Ketika ujian, tidak sedikit dosen yang membuat soal dengan memaparkan contoh-contoh kasus konkrit dan mahasiswa harus memberikan penyelesaian atas kasus tersebut. Mahasiswa dipersilakan membuka literatur maupun peraturan perundang-undangan terkait. Hal ini dikarenakan jawaban tidak secara eksplisit terdapat dalam literatur, namun membutuhkan kemampuan analisis, berpikir secara logis-sistematis, dan kemampuan memahami peraturan itu tadi.

Tidak tepat apabila dikatakan belajar di fakultas hukum itu hanya sekedar menghapal peraturan perundang-undangan saja. Belajar di fakultas hukum lebih tepat dikatakan ‘memahami konsep dan peraturan, bukan sekedar menghapal peraturan’. Jadi, buang jauh-jauh ketakutan bahwa ketika menjadi mahasiswa fakultas hukum maka akan dituntut untuk menghapal peraturan perundang-undangan setiap harinya.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s