MEMAHAMI HAK ATAS TANAH (1) : PENGANTAR

Hak atas tanah bersumber dari hak menguasai negara terhadap bumi, air, ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Berdasarkan hak menguasai dari negara tersebut, maka negara menentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang serta badan-badan hukum (selengkapnya perhatikan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA)).

Hak atas tanah tersebut memberikan wewenang yang bersifat umum kepada pemegang hak atas tanah untuk menggunakan tanahnya, termasuk tubuh bumi, air, dan ruang angkasa yang ada di atasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut UUPA dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi (perhatikan Pasal 4 ayat (2) UUPA).  

Masih ada lagi wewenang lainnya dari pemegang hak atas tanah, yaitu wewenang yang bersifat khusus. Wewenang yang bersifat khusus memberikan wewenang kepada pemegang hak atas tanah untuk menggunakan tanahnya sesuai dengan macam hak atas tanahnya, misalnya wewenang pada tanah dengan hak guna bangunan, maka tanah tersebut digunakan hanya untuk mendirikan dan memiliki bangunan di atas tanah yang bukan miliknya.

Selain memiliki kewenangan, ada pula kewajiban yang melekat pada pemegang hak atas tanah, yaitu yang bersifat umum dan khusus. Kewajiban umum dari pemegang hak atas tanah terkait dengan adanya fungsi sosial dari hak atas tanah (perhatikan ketentuan Pasal 6 UUPA). Pemegang hak atas tanah juga memiliki kewajiban untuk memelihara tanahnya (perhatikan Pasal 15 UUPA), yang apabila kewajiban ini dilanggar dengan sengaja maka diancam pidana sebagaimana tercantum pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) UUPA. Kewajiban lainnya dari pemegang hak atas tanah yaitu untuk mengerjakan atau mengusahakan sendiri secara aktif tanah yang dimilikinya, namun kewajiban ini khusus mengenai tanah pertanian. Selain itu, kewajiban-kewajiban yang bersifat khusus dicantumkan dalam surat keputusan pemberian haknya atau dalam surat perjanjian, serta dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Walaupun nampaknya sepele, namun penting sekali bagi setiap orang untuk memiliki pemahaman yang baik terhadap hak atas tanah yang (akan) dimilikinya mengingat semakin penting pula peran tanah dalam kehidupan masyarakat saat ini. Apabila dicermati, sebenarnya tidak sedikit konflik/sengketa mengenai tanah yang terjadi hanya karena karena kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hak atas tanah. Berdasarkan hal itu, maka khusus bulan Mei ini, ngobrolinhukum akan memfokuskan tulisan-tulisan pada pembahasan singkat dan mendasar mengenai macam-macam hak atas tanah. Semoga bermanfaat.

* Download Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) di sini

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s