DOKTER MOGOK&BERDEMONSTRASI : PANTASKAH ?

dp bbm

“Dalam rangka aksi solidaritas dan tafakur nasional, pelayanan hari ini dialihkan ke dukun, tabib, shinse, balian, atau pengobatan alternatif lain atau hubungi google. Terima Kasih.”

Tulisan tersebut saya dapatkan dari display picture blackberry massager seorang kawan yang dipasang pada tanggal 27 November 2013 lalu. Hari itu, dokter-dokter di Indonesia menggelar aksi mogok massal dan melakukan demonstrasi sebagai bentuk solidaritas terhadap tiga rekan mereka – dr Ayu, Sp.OG, dr Hendri, Sp.OG, dan dr Hendi, Sp.OG –  yang divonis 10 bulan kurungan oleh Mahkamah Agung atas tuduhan malpraktik. Aksi yang sontak diganjar dengan banyaknya kecaman dari masyarakat. Bagaimana tidak? Akibat aksi yang mengatasnamakan solidaritas tersebut, banyak pasien yang terlantar dan tidak mendapatkan pelayanan kesehatan sebagaimana mestinya.

Pro dan kontra mengenai aksi para dokter tersebut menjadi polemik yang masih terus dibahas. Cukup banyak pihak yang mengecam aksi mogok dan demonstrasi para dokter. Namun, ada pula yang menilai bahwa masyarakat yang terlalu berlebihan menanggapinya. Siapa yang benar? Siapa yang patut dibela?

***

Apabila menilik pada sejarah kedokteran kuno ala Hipocrates maka dapat dilihat adanya sendi-sendi permulaan bagi tradisi kedokteran yang etis dan mulia. Hal tersebut kemudian diadopsi dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia. Kode Etik Kedokteran Indonesia merupakan hal yang penting sebagai code of conduct bagi para dokter. Etik tersebut sepanjang masa mengutamakan pula keselamatan dan kepentingan pasien yang berobat.

Pasal 1 Kode Etik Kedokteran Indonesia memuat ketentuan mengenai sumpah/janji dokter. Sumpah/janji  tersebut harus senantiasa dijunjung tinggi, dihayati, dan diamalkan oleh setiap dokter tanpa terkecuali. Salah satu isi sumpah/janji tersebut yaitu bahwa dokter akan senantiasa mengutamakan kesehatan pasien, dengan memperhatikan kepentingan masyarakat. Lebih lanjut dalam Pasal 8 Kode Etik Kedokteran Indonesia memuat ketentuan bahwa dalam melakukan pekerjaannya, seorang dokter harus memperhatikan kepentingan masyarakat, serta memperhatikan semua aspek pelayanan kesehatan yang menyeluruh (promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif). Berdasarkan pasal tersebut maka berarti kepentingan masyarakat termasuk mengenai pelayanan kesehatan menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan oleh dokter.

Tentunya menjadi sebuah pertanyaan apabila sumpah/janji untuk mengutamakan kepentingan masyarakat tersebut diperhadapkan dengan aksi mogok dan demonstrasi para dokter beberapa waktu lalu. Pantaskah aksi mogok praktek tersebut dilakukan, dan para dokter lebih memilih untuk melakukan demonstrasi dengan menggunakan kata ‘solidaritas terhadap rekan sejawat’ sebagai alas pembenar atas aksi tersebut?

***

Di Indonesia, menyampaikan aspirasi merupakan hak setiap warga negara yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan. Demonstrasi yang dilakukan oleh para dokter beberapa waktu lalu sebenarnya sah-sah saja. Terlebih demonstrasi tersebut dilakukan dengan maksud untuk menyampaikan aspirasi sebagai bentuk solidaritas terhadap rekan sejawat. Toh, secara filosofis pun, dalam suatu profesi, solidaritas terhadap rekan sejawat  merupakan salah satu nilai dasar yang penting.

Hanya saja, demonstrasi tersebut menjadi sesuatu yang problematis ketika dibarengi dengan aksi mogok yang berdampak pada terlantarnya masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan, walaupun sebenarnya ada jaminan bahwa pasien emergency pada Unit Gawat Darurat (UGD) tetap akan dilayani. Kondisi tersebut misalnya dapat dilihat seperti yang terjadi di Bandar Lampung, pelayanan di poliknik rawat jalan Rumah Sakit Umum Daerah Abdoel Muluk (RSUDAM) terhenti akibat aksi mogok para dokter (AntaraNews.com). Hal serupa juga terjadi di RSUD Pirngadi Medan. Ratusan pasien yang datang untuk berobat dan melakukan pemeriksaan kesehatan terpaksa ‘gigit jari’ dan menelan kekecewaan lantaran tidak ada pelayanan kesehatan seperti biasanya (DNABerita.com).

Tentunya tidak adil dan terlanggarlah hak menyampaikan aspirasi ketika dokter dilarang berdemonstrasi, namun tidak adil dan terlanggar pula hak masyarakat atas pelayanan kesehatan ketika karena berdemonstrasi, para dokter lalu mengesampingkan kewajibannya. Tentu tidak boleh dilupakan bahwa hak masyarakat atas pelayanan kesehatan juga merupakan hak yang dilindungi dalam peraturan perundang-undangan. Apabila dicermati, aksi mogok tersebut sebenarnya bertentangan dengan kewajiban dan tanggung jawab yang termuat dalam sumpah/janji dokter. Aksi mogok para dokter melanggar hak publik untuk memperoleh pelayanan kesehatan.

Lebih bijak tentunya ketika para dokter dapat melakukan protesnya secara lebih konstruktif tanpa perlu melakukan mogok praktek secara massal. Hak publik untuk memperoleh pelayanan kesehatan sejatinya merupakan kewajiban dan tanggung jawab besar yang melekat di pundak dokter, terutama sejak sumpah/janji jabatan dilafalkan. Pikir saya, aksi ‘membela rekan sejawat’ tersebut justru menjadi bumerang bagi para dokter. Ironis, seketika dokter menjadi ‘yang dicari, sekaligus dicaci’ oleh masyarakat.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s