KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI SEBAGAI ORGAN PERSEROAN

Direksi Merupakan Organ Perseroan

Direksi merupakan organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar (Pasal 1 butir 5 UU No. 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas). Berdasarkan pengertian tersebut tampak bahwa istilah tugas, wewenang, dan tanggung jawab Direksi hampir memiliki arah dan maksud yang sama, yakni :

1.  Direksi berfungsi menjalankan pengurusan perseroan.

Pengertian pelaksanaan pengurusan, meliputi pengelolaan dan memimpin tugas sehari-hari yakni membimbing dan membina kegiatan atau aktivitas perseroan ke arah pencapaian maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam anggaran dasar. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 92 ayat (2) UUPT. Fungsi pengurusan menugaskan Direksi untuk mengurus perseroan yang antara lain meliputi pengurusan sehari-hari dari perseroan. Pasal 92 ayat (2) UUPT memberikan batas-batas kewenangan dalam menjalankan pengurusan, yaitu kewenangan melakukan pengurusan tersebut harus sesuai dengan kepentingan perseroan, harus sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, dan harus sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat. Yang dimaksud dengan ‘kebijakan yang dipandang tepat’ menurut Penjelasan Pasal 92 ayat (2) UUPT adalah kebijakan yang antara lain berdasarkan pada keahlian, peluang yang tersedia, dan kebijakan yang diambil berdasarkan kelaziman dalam dunia usaha.

2.  Direksi Memiliki kapasitas mewakili perseroan.

Pasal 98 ayat (1) UUPT mengatur mengenai kewenangan dan kapasitas Direksi untuk mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Hal tersebut juga dirumuskan dalam Pasal 1 angka 5 UUPT 2007. Kewenangan mewakili tersebut adalah untuk dan atas nama perseroan. Pasal 98 ayat (2) mengatur bahwa jika anggota Direksi terdiri dari lebih satu orang, maka yang berwenang mewakili perseroan adalah setiap anggota Direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar. Pasal tersebut pada dasarnya menganut sistem perwakilan kolegial. Kewenangan Direksi untuk mewakili perseroan adalah tanpa batas dan tidak bersyarat (Pasal 98 ayat (3)), namun harus tetap memperhatikan batas dan syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan anggaran dasar. Lebih lanjut Pasal 98 ayat (4) menyebutkan bahwa kewenangan Direksi untuk mewakili perseroan tidak terbatas dan tidak bersyarat kecuali UU, anggaran dasar, atau keputusan RUPS menentukan lain. Meskipun RUPS boleh membatasi dan menentukan syarat tertentu, namun tidak boleh bertentangan dengan ketentuan undang-undang dan anggaran dasar. Pasal 99 UUPT selanjutnya memuat ketentuan bahwa dalam hal atau keadaan tertentu anggota Direksi tidak berwenang mewakili perseroan. Kewenangan untuk mewakili perseroan yang dimiliki oleh Direksi tersebut dapat gugur.

Kewajiban dan Tanggung Jawab Direksi

UUPT telah mengatur pokok-pokok kewajiban dan tanggung jawab yang harus dilakukan oleh anggota Direksi, yaitu :

1.  Wajib dan Bertanggung Jawab Mengurus Perseroan

Pasal 97 ayat (1) UUPT menyebutkan bahwa Direksi bertanggung jawab atas pengurusan perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) UUPT.

2.  Wajib Menjalankan Pengurusan Dengan Itikad Baik dan Penuh Tanggung Jawab

Pengurusan perseroan wajib dilakukan oleh setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Makna itikad baik dalam praktik dan doktrin hukum yaitu wajib dipercaya, wajib melaksanakan pengurusan untuk tujuan yang wajar, wajib patuh menaati peraturan perundang-undangan, wajib loyal terhadap perseroan, wajib menghindari benturan kepentingan, dan larangan bersaing dengan perseroan. Sementara itu berdasarkan Penjelasan Pasal 97 ayat (2) UUPT, yang dimaksud dengan penuh tanggung jawab adalah memperhatikan perseroan dengan seksama dan tekun.

3.  Tanggung Jawab Anggota Direksi Atas Kerugian Pengurusan Perseroan

Pasal 97 ayat (3), (4), dan (5) UUPT mengatur tanggung jawab anggota Direksi atas kerugian perseroan yang timbul dari kelalaian menjalankan tugas perseroan, yaitu :

  • Anggota Direksi Bertanggung Jawab Penuh Secara Pribadi. Anggota Direksi bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan apabila bersalah atau lalai menjalankan tugasnya melaksanakan pengurusan perseroan.
  • Anggota Direksi Bertanggung Jawab Secara Tanggung Renteng Atas Kerugian Perseroan. Dalam hal anggota Direksi terdiri atas dua orang lebih, maka Pasal 92 ayat (4) UUPT menegakkan prinsip penerapan tanggung jawab secara tanggung renteng. Dengan demikian apabila salah seorang anggota Direksi lalai atau melanggar kewajiban pengurusan secara itikad baik dan pertanggungjawaban pengurusan, maka setiap anggota Direksi sama-sama ikut memikul tanggung jawab secara tanggung renteng terhadap kerugian yang dialami perseroan.
  • Pembebasan Anggota Direksi dari Tanggung Jawab Secara Tanggung Renteng. Tanggung jawab secara tanggung renteng dapat dikesampingkan oleh anggota Direksi yang tidak ikut melakukan kesalahan dan kelalaian, apabila anggota Direksi yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa : (1) kerugian perseroan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; (2) Telah melakukan dan menjalankan pengurusan perseroan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar; (3) Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian perseroan; (4) Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

4.  Pemegang Saham Dapat Mengajukan Gugatan Terhadap Anggota Direksi Yang Melakukan Kesalahan Atau Kelalaian

Pasal 97 ayat (6) UUPT memberi hak kepada pemegang saham mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri terhadap anggota Direksi yang melakukan kesalahan atau kelalaian dalam menjalankan pelaksanaan pengurusan perseroan. Hak tersebut timbul apabila kesalahan atau kelalaian itu menimbulkan kerugian kepada perseroan. Gugatan diajukan pemegang saham atas nama perseroan. Dalam hal ini undang-undang memberi kedudukan hukum untuk menggugat anggota Direksi yang melakukan kesalahan atau kelalaian mewakili perseroan tanpa memerlukan surat kuasa khusus dari perseroan atau RUPS maupun dari pemegang saham yang lain.

About these ads

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s