KEBERADAAN DAN KEWENANGAN RUPS

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ Perseroan yang tidak dapat dipisahkan dari Perseroan. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yang memuat ketentuan bahwa Perseroan memiliki tiga organ yang terdiri dari RUPS, Direksi, dan Dewan Komisaris. Keberadaan RUPS sebagai organ Perseroan ditegaskan lebih lanjut dalam Pasal 1 angka 4. Para pemegang saham sebagai pemilik Perseroan dapat melakukan kontrol terhadap kepengurusan yang dilakukan Direksi maupun terhadap harta kekayaan serta kebijakan kepengurusan yang dijalankan oleh manajemen Perseroan.

Pasal 1 angka 4 UUPT memuat ketentuan bahwa RUPS sebagai organ Perseroan memiliki wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, namun dalam batas yang ditentukan dalam UUPT dan/atau anggaran dasar Perseroan. Hal ini selanjutnya ditegaskan kembali dalam Pasal 75 Ayat (1) UUPT.

Selain kewenangan umum yang dirumuskan dalam Pasal 1 angka 4 dan Pasal 75 Ayat (1) UUPT, masih terdapat beberapa kewenangan lain yang lebih spesifik berupa pemberian persetujuan atas tindakan Direksi atau Dewan Komisaris atau mengeluarkan penetapan atas perbuatan hukum tertentu. Adapun kewenangan-kewenangan RUPS tersebut yang diatur dalam UUPT 2007 antara lain sebagai berikut :

  1. Menyatakan menerima atau mengambilalih semua hak dan kewajiban yang timbul dari perbuatan hukum yang dilakukan pendiri atau kuasanya (Pasal 13 Ayat (1)).
  2. Menyetujui perbuatan hukum atas nama Perseroan yang dilakukan semua anggota Direksi, semua anggota Dewan Komisaris bersama-sama pendiri dengan syarat semua pemegang saham hadir dalam RUPS, dan semua pemegang saham menyetujuinya dalam RUPS tersebut (Pasal 14 Ayat (4)).
  3. Perubahan anggaran dasar ditetapkan oeh RUPS (Pasal 19 Ayat (1)).
  4. Memberi persetujuan atas pembelian kembali atau pengalihan lebih lanjut saham yang dikeluarkan Perseroan (Pasal 38 Ayat (1)).
  5. Menyerahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris guna menyetujui pelaksanaan keputusan RUPS atau pembelian kembali atau pengalihan lanjut saham yang dikeluarkan Perseroan (Pasal 39 Ayat (1)).
  6. Menyetujui penambahan modal Perseroan (Pasal 41 Ayat (1)).
  7. Menyetujui pengurangan modal Perseroan (Pasal 44 Ayat (1)).
  8. Menyetujui rencana kerja tahunan apabila anggaran dasar menentukan demikian (Pasal 64 Ayat (1) jo. Ayat (3)).
  9. Memberi persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris (Pasal 69 Ayat (1)).
  10. Memutuskan penggunaan laba bersih, termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan wajib dan cadangan lain (Pasal 71 Ayat (1)).
  11. Menetapkan pembagian tugas dan pengurusan Perseroan antara anggota Direksi (Pasal 92 Ayat (5)).
  12. Mengangkat anggota Direksi (Pasal 94 Ayat (1)).
  13. Menetapkan tentang besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi (Pasal 96 Ayat (1)).
  14. Menunjuk pihak lain untuk mewakili Perseroan apabila seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan (Pasal 99 Ayat (2) huruf c).
  15. Memberi persetujuan kepada Direksi untuk : a). mengalihkan kekayaan perseroan, atau b). menjadikan jaminan utang kekayaan perseoran (Pasal 102 Ayat (1)).
  16. Memberi persetujuan kepada Direksi untuk mengajukan permohonan pailit atas Perseroan sendiri kepada Pengadilan Niaga (Pasal 104 ayat (1)).
  17. Memberhentikan anggota Direksi (Pasal 105 ayat (2).\
  18. Menguatkan keputusan pemberhentian sementara yang dilakukan Dewan Komisaris terhadap anggota Direksi (Pasal 106 ayat (7)).
  19. Mengangkat anggota Dewan Komisaris (Pasal 111 ayat (1)).
  20. Menetapkan tentang besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris (Pasal 113).
  21. Mengangkat Komisaris Independen (Pasal 120 ayat (2)).
  22. Memberi persetujuan atas Rancangan Penggabungan (Pasal 223 ayat (3)).
  23. Memberi persetujuan mengenai Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan (Pasal 127 ayat (1)).
  24. Memberi keputusan atas pembubaran Perseroan (Pasal 142 ayat (1) huruf a).
  25. Menerima pertanggungjawaban likuidator atas penyelesaian likuidasi (Pasal 143 ayat (1)).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s