JUSTISIABILITAS HAK ANAK ATAS PENDIDIKAN : SEBUAH PERSOALAN

Justisiabilitas yang dimaksud dalam tulisan ini yaitu terkait kemampuan mengajukan gugatan/tuntutan secara hukum. Secara teknis istilah ini dimaksudkan untuk memberi pembatasan terhadap kasus yang dapat diperiksa dan dibawa ke hadapan pengadilan. Isu ini muncul dari carut marutnya dunia pendidikan di Indonesia yang kemudian berdampak pada pelaksanaan pemenuhan hak anak atas pendidikan. Seiring dengan kondisi tersebut, muncul pemikiran bahwa negara harus bertanggungjawab. Pertanyaannya, apakah negara dapat digugat terkait kegagalan atau pelanggaran terhadap pemenuhan hak anak atas pendidikan???

Terdapat 2 (dua) problematik terkait isu justisiabilitas hak anak atas pendidikan. Pertama, terkait pertanyaan dapat tidaknya hak anak atas pendidikan digunakan sebagai dasar dalam mengajukan gugatan (cause of action) sebab adanya kekaburan dan ketidakpastian mengenai hak ini. Kekaburan dan ketidakpastian tersebut muncul akibat perbedaan pandangan mengenai hak ekonomi, sosial dan budaya yang menjadi induk dari hak anak atas pendidikan. Kedua, mengenai ketersediaan sumber daya negara. Ada anggapan bahwa negara tidak dapat dipaksa memenuhi hak anak atas pendidikan dengan segera mengingat terbatasnya sumber daya yang dimiliki oleh negara.

Korelasi antara kedua problematik tersebut yaitu bahwa selama ini pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya dianggap tidak dapat dipaksakan pemenuhannya dengan segera melainkan secara bertahap, mengingat pemenuhan hak ini sangat bergantung pada sumber daya dari negara. Hal ini berbeda dengan hak sipil politik dimana negara tidak perlu mengeluarkan biaya yang besar bahkan tidak perlu biaya sama sekali untuk menjamin pemenuhan hak sipil politik. Singkatnya, negara memikul banyak tanggung jawab besar yang memungkinkan negara melakukan pengabaian terhadap hak ekonomi, sosial dan budaya, termasuk di dalamnya hak anak atas pendidikan. Pengabaian tersebut dilakukan dengan dasar logika kebijakan yang cenderung didasarkan pada kesanggupan dan ketersediaan sumber daya dari negara. Berdasarkan 2 (dua) problematik tersebut, pertanyaannya, apakah hak anak atas pendidikan justiciable?

Menjawab pertanyaan apakah hak anak atas pendidikan justiciable sehingga negara dapat digugat apabila melakukan pengabaian atau pelanggaran, terlebih dahulu harus menemukan jawaban terhadap 4 (empat) point penting di bawah ini, yaitu :  

1.  Hak anak atas pendidikan apakah merupakan hak hukum.

Seperti yang pernah dibahas dalam tulisan sebelumnya dalam blog ini mengenai Hak Hukum, maka apabila ingin melihat apakah hak anak atas pendidikan merupakan hak hukum, maka hak anak atas pendidikan harus dapat dikonfirmasi dalam berbagai sumber-sumber hukum maupun praktik hukum, baik internasional maupun nasional.  

2.  Ruang lingkup hak anak atas pendidikan.

Ruang lingkup hak anak atas pendidikan penting untuk dilihat sebab dari ruang lingkup inilah maka dapat dilihat apakah hak-hak tersebut dapat diukur dengan progresifitas atau tidak. Apabila tidak, maka sebenarnya negara tidak dapat menunda pelaksanaan pemenuhan hak tersebut. Penundaan oleh negara maka berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap hak anak atas pendidikan.

3.  Prinsip-prinsip hak anak atas pendidikan.

Prinsip-prinsip hak anak atas pendidikan perlu pula dilihat sebab  prinsip-prinsip tersebut merupakan pedoman yang harus dipatuhi oleh negara dalam rangka pemenuhan hak anak atas pendidikan. Dari prinsip-prinsip yang ada maka dapat dilihat apa saja yang wajib diperhatikan dan dilakukan oleh negara dalam rangka pemenuhan hak anak atas pendidikan.

4.  Konsep pelanggaran hak anak atas pendidikan.

Konsep ini penting untuk dilihat sebab hal bagaimana yang dapat dikatakan sebagai pengabaian atau pelanggaran hak anak atas pendidikan sangat bermanfaat dalam proses yudisial. Tidak semua hal dapat digolongkan sebagai pelanggaran terhadap hak anak atas pendidikan.

 

Jawaban atas keempat point tersebut di atas akan membuka jawaban atas apakah hak anak atas pendidikan justiciable. Jawaban atas keempat point tersebut dapat dilihat dalam berbagai konsep hukum serta peraturan hukum internasional maupun nasional, misalnya United Declarion of Human Rights, ICESCR, Convention of the Right of the Child, Limburg Principles, Maastricht Guidelines, UU HAM, UU Sisdiknas, serta berbagai peraturan hukum lain yang terkait.

Jadi, apakah hak anak atas pendidikan justiciable ????? :) 

2 comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s