HAK MILIK ATAS TANAH MASA KERAJAAN DI NUSANTARA

Hak milik atas tanah dapat sebagai lembaga hukum, dapat pula sebagai hubungan hukum konkrit. Ketentuan-ketentuan hukum tanah yang mengatur hak-hak atas tanah sebagai lembaga hukum adalah sebagai berikut :

  1. Memberi nama pada hak penguasaan yang bersangkutan, misalnya hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai.
  2. Menetapkan isinya, yaitu mengatur apa saja yang boleh, wajib dan dilarang untuk diperbuat oleh pemegang haknya serta jangka waktu penguasaannya.
  3. Mengatur hal-hal mengenai subyeknya, siapa yang boleh jadi pemegang haknya dan syarat-syarat bagi penguasaannya.
  4. Mengatur hal-hal mengenai tanahnya.

Ketentuan mengenai hak milik atas tanah disebutkan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a UUPA. Secara khusus lagi diatur dalam Pasal 20-27 UUPA. Hak milik menurut Pasal 20 ayat (1) UUPA adalah hak turun temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6 UUPA.

Turun temurun artinya hak milik atas tanah dapat berlangsung terus selama pemiliknya masih hidup dan bila pemiliknya meninggal dunia, maka hak miliknya dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya sepanjang memenuhi syarat sebagai subjek hak milik. Terkuat, artinya hak milik atas tanah lebih kuat bila dibandingkan dengan hak atas tanah lainnya, tidak mempunyai batas waktu tertentu, mudah dipertahankan dari gangguan pihak lian, dan tidak mudah hapus. Terpenuh, artinya hak milik atas tanah memberikan wewenang kepada pemiliknya paling luas bila dibandingkan dengan hak atas tanah yang lain, dapat menjadi induk bagi hak atas tanah yang lain, tidak berinduk pada hak atas tanah yang lain, dan penggunaan tanahnya lebih luas bila dibandingkan dengan hak atas tanah yang lain.

Hak milik atas tanah bukan merupakan hal baru. Sebelum diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), pendahulu kita yang hidup di zaman kerajaan pun sudah mengenal mengenai hak milik atas tanah. Berikut akan diuraikan dengan singkat mengenai hal tersebut yang mungkin dapat digunakan salah satunya sebagai pengantar apabila ada yang ingin melakukan analisis mengenai sejarah hukum hak milik atas tanah di Indonesia.


a.     
Hak Milik Atas Tanah Masa Kerajaan Kutai

Kerajaan Kutai (sekitar 400 M), jauh sebelum masuknya orang-orang Eropa di Nusantara, sebenarnya pengaturan dalam masalah tanah sudah dikenal dalam sistem pemerintahan kerajaan-kerajaan terdahulu. Pada masa jayanya kerajaan Kutai pernah dikenal adanya suatu ketentuan yang mengatur tentang acara penggunaan, pengolahan, pemeliharaan, jual beli, sistem pemilikan, tanah terlantar, dan tanah-tanah kehutanan. Adapun ketentuan-ketentuan tersebut sebagai berikut :

  1. Pada masa kerajaan Kutai dikenal dengan Kitab Undang-Undang Brajananti atau Brajaniti.
  2. Pada masa kerajaan Banjar dikenal dengan Kitab Undang-Undang Sultan Adam dibuat sekitar tahun 1251.

b.      Hak Milik Atas Tanah Masa Kerajaan Sriwijaya

Pengaturan sistem pertanahan pada masa kerajaan Sriwijaya (693-1400) dikenal dengan nama kitab undang-undang Simbur Cahaya yang merupakan peninggalan kitab undang-undang jaman raja-raja Sriwijaya. Prinsip pemilikan hak atas tanah, raja dianggap sebagai pemilik, sedangkan rakyat sebagai pemakai (penggarap) yang harus membayar upeti kepada raja sebagai pemilik.

c.       Hak Milik Atas Tanah Masa Kerajaan Majapahit

Kerajaan Majapahit (1293-1525) merupakan suatu kerajaan yang menguasai seluruh nusantara dan memiliki ketentuan yang paling lengkap tentang pengaturan kehidupan masyarakat. Tanah dalam kehidupan rakyat majapahit memegang peranan penting karena itu dibuat undang-undang tentang hak memakai tanah yang disebut Pratigundala. Pratigundala didapati dalam negarakertagama pupuh 88/3 baris 4 hal 37. Undang-undang tersebut disusun dengan latar belakang bahwa kerajaan Majapahit merupakan suatu kerajaan yang rakyatnya sebagian besar hidup dari hasil-hasil pertanian. Dalam kitab undang-undang yang disebut agama, terdapat lima pasal diantara 271 pasalnya yang mengatur masalah tanah. Tanah menurut undang-undang agama dalam kerajaan Majapahit adalah milik raja. Rakyat hanya mempunyai hak untuk menggarap dan memungut hasilnya tetapi tidak memiliki tanah tersebut, hak milik atas tanah tetap ada pada raja.

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s