HAK HUKUM

Penggugat merupakan pihak yang merasa bahwa haknya dilanggar, sehingga kemudian menarik pihak yang dianggap melanggar haknya itu sebagai tergugat dalam suatu perkara ke hadapan hakim. Berdasarkan pengertian tersebut dapat ditafsirkan bahwa suatu gugatan muncul bertolak dari adanya hak.

Dalam suatu proses yudisial tidak jarang ditemukan problematik mengenai dapat atau tidaknya suatu hak digunakan sebagai dasar dalam mengajukan gugatan. Kondisi tersebut diakibatkan karena adanya kekaburan dan ketidakpastian mengenai hak yang ingin digunakan sebagai dasar untuk mengajukan gugatan. 

Suatu hak agar dapat digunakan sebagai dasar untuk mengajukan gugatan, maka sifat dari hak tersebut haruslah mengikat secara hukum. Hak tersebut harus pula menimbulkan kewajiban-kewajiban hukum bagi pihak penanggungjawab hak yang bersumber dari hak-hak tersebut. Singkatnya, hak yang akan digunakan sebagai dasar untuk mengajukan gugatan harus merupakan hak hukum. Pertanyaannya kemudian adalah apa itu hak hukum? Berkaitan dengan hal tersebut, maka pembahasan mengenai apa yang dimaksud dengan hak hukum menjadi penting guna menjustifikasi validitas suatu hak sebagai dasar untuk mengajukan gugatan.

Hak merupakan sesuatu yang melekat pada manusia, baik pada aspek fisik maupun aspek eksistensialnya. Begitu pentingnya hak sehingga diperlukan pengakuan dan perlindungan dalam daftar-daftar resmi sehingga hak dapat memperoleh kedudukan hukum. Lebih lanjut apa itu hak dapat dibaca obrolan tentang Sekilas Tentang Macam-Macam Hak.

Selama suatu hak tidak dilindungi oleh peraturan hukum, maka hak ini belum merupakan hak hukum.[1] Hak hukum merupakan hak seseorang dalam kapasitasnya sebagai subjek hukum yang secara legal tercantum dalam hukum yang berlaku. Adapun ciri dari suatu hak hukum yaitu hak tersebut diakui oleh hukum positif serta enforcable di depan pengadilan. Hal tersebut dikukuhkan dengan suatu adagium dalam hukum yang menyatakan ubi jus ibi remedium (where there is a right there must be a remedy).[2]

Dari sisi hukum, hak hukum merupakan norma hukum dalam hubungannya dengan individu tertentu yang ditentukan oleh norma itu sendiri. Hak hukum tidak ditafsirkan sebagai suatu keinginan atau kepentingan yang tidak dikualifikasi, tetapi sebagai kepentingan yang dilindungi oleh aturan hukum, atau suatu keinginan yang diakui dan dibuat efektif oleh aturan hukum.

Prinsip mengenai hak hukum yang menyatakan bahwa hak hukum merupakan kepentingan yang dilindungi atau keinginan yang diakui oleh aturan hukum pada keadaan tertentu menjadi tidak tepat. Seseorang mungkin saja memiliki hak atas perbuatan tertentu individu lain tanpa memiliki hak, sehingga hak kemudian bukan hanya ada pada kepentingan yang diasumsikan, tetapi lebih pada perlindungan hukum.

Konsep hak biasa dilawankan dengan konsep kewajiban. Suatu hak sebagai hak hukum memiliki konsekuensi logis bahwa setiap hak selalu berkorelasi dengan kewajiban. Hal ini berarti bahwa terdapat pihak penyandang hak atau pihak yang berhak, serta pihak penanggungjawab atau pihak yang berwajib karena suatu hak. Ini berarti bahwa suatu hak hukum memposisikan kewajiban hukum dari orang lain. Isi dari suatu hak hukum pada akhirnya ditentukan oleh pemenuhan kewajiban hukum orang lain. Hak hukum menuntut agar pihak penanggung jawab hak memenuhi kewajibannya.

Dalam perspektif yuridis formal, jaminan atas perlindungan suatu hak sebagai hak hukum harus terbaca dan tertafsirkan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam negara yang bersangkutan, atau setidak-tidaknya termaklumi dari praktik hukum dan ketatanegaraan sehari-hari.[3]

 Menurut G.W. Paton, ada 4 (empat) unsur yang mutlak terpenuhi dalam setiap hak hukum, yaitu :

  1. The holder of the rights;
  2. The act of for bearanceto which the rights relates;
  3. The res concerned (the object of the rights);
  4. The person bound by the duty. Every rigths, therefore, is a relationship between two or more legal persons can be found by duties or be the holders of legal rights. Rights and duties are correlatives, that is we cannot have aright without corresponding duty or a duty without a corresponding right.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dijaminnya hak dalam peraturan hukum maka akan menjadikan hak lebih tegas, baik untuk melindungi maupun memerintahkan orang untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Suatu hak agar dapat dikatakan sebagai hak hukum maka hak tersebut harus dapat dikonfirmasi dalam berbagai sumber-sumber hukum maupun dalam praktik hukum yang ada.

 


[1] Hans Kelsen, 2006, Teori Umum Tentang Hukum dan Negara, Cetakan ke-1, Bandung : Nusa Media dan Nuansa, hlm. 113

[2] Sakta Mahadiwya Prasetya, 2007, Hak Anak Untuk Memperoleh Pendidikan Sebagai Hak Asasi Manusia di Indonesia, Salatiga : FH UKSW, hlm. 83

[3] Bambang Sunggono dan Aries Harianto, 2001, Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia, cetakan ke-2, Bandung : Mandar Maju, hlm. 83

3 comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s