PENGANTAR MENGENAI SISTEM HUKUM

Secara garis besar, terdapat 2 (dua) sistem hukum yang berbeda, yaitu sistem Common Law dan sistem Civil Law.

Sistem Common Law terdapat di negara-negara Anglo Sakson dan sistem ini didasarkan prinsip bahwa di samping undang-undang (statute law) yang dibuat oleh parlemen, masih terdapat peraturan-peraturan lain yang merupakan Common Law. Common Law merupakan kumpulan keputusan hakim (yang disebut case law atau judge made law). Prinsip judge made law didasarkan atas preseden (precedent). Negara-negara dengan sistem common law tidak memiliki suatu sistem hukum yang dikodifikasi.

Sebaliknya, negara-negara yang menganut sistem civil law (eropa kontinental), telah lama memiliki kodifikasi hukum yang tersusun rapi. Hakim dengan tegas dilarang menciptakan case law, dan (dahulu) harus mengadili perkara hanya berdasarkan peraturan hukum yang dimuat dalam kodifikasi saja (baca mengenai positivisme perundang-undangan atau legisme, dimana hakim hanya sebagai suara undang-undang – la voix de la loi). Hakim tidak terikat preseden, dan (sekarang) lebih bebas sebab dapat melakukan interpretasi dan konstruksi. Untuk menguatkan putusannya, hakim dapat menyebut bahwa keputusan hakim sebelumnya telah memberi keputusan dalam perkara yang serupa (yurisprudensi).

Pertanyaannya kemudian adalah apa yang dimaksud dengan sistem itu sendiri? Hal tersebut perlu dipahami terlebih dahulu sebelum memahami lebih lanjut mengenai sistem hukum. Webster’s New International Dictionary memuat kurang lebih 15 (lima belas) kelompok tentang arti sistem yang berbeda-beda, namun secara umum dapat disimpulkan bahwa sistem merupakan suatu kebulatan yang memiliki unsur-unsur dan peran yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi. Sistem merupakan pengorganisasian dari bagian-bagian yang saling berhubungan dan saling menggantungkan diri dan membentuk satu kesatuan. Sistem merupakan sesuatu yang bersifat menyeluruh dan berstruktur. Unsur-unsur dalam suatu sistem memiliki hubungan fungsional.

Berdasarkan pengertian mengenai sistem tersebut, maka dapat dirumuskan bahwa sistem hukum merupakan suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling menentukan, saling pengaruh mempengaruhi, dan tidak boleh saling bertentangan (harus konsisten), untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Secara sederhana, sistem hukum merupakan suatu susunan hukum yang teratur atau terstruktur.

Terdapat beberapa persoalan pokok dari suatu sistem, khususnya sistem hukum. Persoalan tersebut menurut A.M. Bos (dalam Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, 1980 : 2) antara lain adalah :

1. Apakah yang menjadi unsur-unsur dari sistem hukum itu ?

Dalam ilmu hukum terjadi suatu konsensus pragmatis bahwa unsur-unsur tertentu merupakan hukum sedangkan yang lain adalah tidak. Lazimnya yang dianggap sebagai hukum adalah aturan-aturan hidup yang terjadi karena perundang-undangan, keputusan-keputusan hakim (yurisprudensi), dan kebiasaan. Berdasarkan pengertian sistem hukum tersebut, maka hukum perundang-undangan (UUD, UU, PP, dan bermacam hukum tertulis yang lain), keputusan-keputusan hakim, dan hukum kebiasaan (hukum tidak tertulis)  tidak boleh saling bertentangan.

2. Apakah yang menjadi bidang-bidang suatu sistem hukum ?

Pembidangan atau klasifikasi tersebut biasanya dilakukan atas kriteria tertentu yang kemudian akan menghasilkan aneka dikotomi sebagai berikut :

–    Ius constitutum dan ius constituendum

–    Hukum alam dan hukum positif

–    Hukum imperatif dan hukum fakultatif

–    Hukum substantif dan hukum ajektif

–    Hukum tertulis dan hukum tidak tertulis

–    Dan seterusnya

3. Sampai sejauh manakah konsistensi atau sinkronisasi suatu sistem hukum tersebut ?

Peraturan hukum sangat banyak dan kompleks sehingga memungkinkan terjadinya pertentangan antar unsur-unsur dalam satu sistem hukum, misalnya pertentangan antara satu peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, atau pertentangan antara peraturan perundang-undangan dengan hukum kebiasaan, atau pertentangan antara peraturan perundang-undangan dengan yurisprudensi, dan seterusnya. Pertentangan yang mungkin muncul yaitu pada taraf sinkronisasi secara vertikal dan secara horizontal. Secara vertikal artinya pertentangan antara peraturan perundang-undangan menurut hierarkinya, sedangkan secara horizontal artinya pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang sederajat yang mengatur bidang yang sama. Pertentangan yang muncul tersebut harus diselesaikan sehingga sinkronisasi sistem hukum dapat diciptakan atau dipertahankan. Penyelesaian pertentangan yang muncul antara unsur-unsur dalam suatu sistem hukum dapat diselesaikan dengan menggunakan asas-asas hukum seperti asas lex specialis derogat lex generalis, asas lex superiorie derogat lex inferiorie, asas res judicata pro veritate habetur, dan lain-lain.

Sebagai pelengkap, baca juga tulisan mengenai sistem hukum nasional indonesia

2 comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s