UU NO. 2 TAHUN 2012 : RESPONSIF ATAUKAH REPRESIF

Setelah sekian lama menuai banyak kritik akibat tidak tepatnya wadah pengaturan bagi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang hanya diatur dalam Peraturan Presiden, akhirnya pada Januari 2012 Rancangan Undang-Undang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum disahkan menjadi UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Undang-Undang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang telah disahkan tersebut secara filosofis diharapkan memberi angin segar bagi pelaksanaan pengadaan tanah di Indonesia. Berbagai konflik dalam pengadaan tanah diharapkan mampu diminimalisir dengan munculnya Undang-Undang ini sehingga pengadaan tanah dapat dilakukan secara cepat namun tetap dengan memperhatikan hak-hak dari pemegang hak atas tanah yang tanahnya terkena pengadaan tanah.

Permasalahannya apakah Undang-Undang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum mampu berlaku secara filosofis? Apakah Undang-Undangtersebut merupakan produk hukum yang responsif, ataukah produk hukum yang represif sama dengan kebanyakan undang-udang yang berlaku di negara kita ini? Pertanyaan tersebut dapat terjawab dengan terlebih dahulu mencermati isi dari undang-undang tersebut.

Dalam konsep berhukum, Philippe Nonet dan Philip Selznick membedakan tiga jenis hukum, yaitu hukum represif (repressive law), hukum otonom (autonomous law), dan hukum responsif (responsive law). Titik berat dari konsep berhukum yang dikemukakan oleh Nonet dan Selznick tersebut adalah aspek Jurisprudence and Social Sciences dengan bertumpu pada Sociological Jurisprudenc.

Tujuan hukum represif menurut Nonet dan Selznick adalah ketertiban. Peraturan perundang-undangan pada hukum represif bersifat keras dan rinci, namun tingkat keberlakuannya pada pembuat hukum sangat lemah. Contoh hukum represif yang dikemukakan oleh Soetandyo Wignjosoebroto yaitu hukum yang menyalahi moral konstitusionalisme yang pengelolaan hukumnya berada di tangan para pejabat pemerintah dan digunakan sebagai instrumen legal untuk menjamin keutuhan dan keefektifan kekuasaan pemerintah berdasarkan sanksi-sanksi pemaksa. Tipe hukum represif banyak mengandalkan penggunaan paksaan tanpa memikirkan kepentingan yang ada di pihak rakyat.

Pada hukum otonom,peraturan perundang-undangan dibuat luas dan terinci serta mengikat penguasa maupun yang dikuasai. Tujuan dari hukum otonom adalah sebuah legitimasi. Sifat-sifat dari hukum otonom adalah penekanan pada aturan-aturan hukum sebagai upaya utama untuk mengawasi kekuasaan resmi, serta adanya manipulasi oleh kekuasaan politik dan ekonomi.

Pada tataran hukum responsif, tujuan hukum yang hendak dicapai adalah kompetensi. Pada perspektif hukum responsif, hukum yang baik seharusnya menawarkan sesuatu yang lebih daripada sekedar keadilan prosedural. Hukum yang baik harus berkompeten dan juga adil, mampu mengenali keinginan publik dan memiliki komitmen bagi tercapainya keadilan substantif.

Hukum responsif merupakan hukum yang mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat. Dalam proses pembuatan produk hukum responsif, kelompok-kelompok sosial atau individu dalam masyarakat diberikan peranan besar dan partisipasi penuh. Hasil dari proses tersebut adalah produk hukum yang bersifat respon terhadap seluruh kepentingan, baik masyarakat maupun Pemerintah. Karakteristik yang menonjol dari konsep hukum responsif adalah pergeseran aturan penekanan dari aturan-aturan ke prinsip-prinsip dan tujuan, serta pentingnya kerakyatan baik sebagai tujuan maupun cara untuk mencapainya.

Menurut Satjipto Rahardjo, hukum responsif merupakan hukum yang lebih peka terhadap masyarakat. Dalam upaya mewujudkan kepastian hukum, perlindungan hukum, dan keadilan dalam pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, hendaknya pemikiran untuk menerapkan hukum responsif menjadi pertimbangan pada saat penyusunan RUU Pengadaan Tanah serta meninggalkan cara-cara penormaan yang bersifat represif dan otonom sehingga undang-undang pengadaan tanah yang baru saja disahkan tersebut merupakan produk hukum yang responsif.

Indonesia merupakan Negara yang berdasarkan pada Pancasila, maka sekiranya pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum harus pula memperhatikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Penjabaran nilai-nilai Pancasila dalam pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan suatu keharusan dan harus dilakukan secara holistik, tidak hanya dari segi substansi, namun juga dari segi struktur dan budaya hukumnya.

Pancasila merupakan bintang pemandu yang berfungsi menguji dan memberi arah bagi hukum positif. Nilai-nilai Pancasila mempunyai fungsi konstitusif yang menentukan apakah tata hukum Indonesia merupakan tata hukum yang benar, serta mempunyai fungsi regulatif yang menentukan apakah hukum positif di Indonesia merupakan hukum yang adil atau tidak (A. Hamid S. Attamimi, 1991 : 24).

Saat ini rancangan mengenai undang-undang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Berkaitan dengan Pancasila sebagai paradigma pengembangan hukum, maka sekiranya undang-undang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang dibentuk tersebut tidak boleh bertentangan dengan sila-sila yang terdapat dalam Pancasila. Substansi hukumnya harus merupakan perwujudan atau penjabaran sila-sila yang terkandung dalam Pancasila, sehingga hal tersebut berarti bahwa substansi undang-undang pengadaan tanah yang dibentuk tersebut nantinya merupakan karakter produk hukum yang responsif, yakni untuk kepentingan rakyat dan merupakan perwujudan aspirasi rakyat.

Sudahkah UU Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum mncerminkan produk hukum yang responsif? Semoga…

7 comments

  1. kayaknya banyak bangunan publik yg akan meminta pertimbangan akibat adanya UU ini. sebab semua bangunan publik yg ada sebelumnya UU ini bersifat sosial namun dgn adanya UU ini pihak2 tuan tanah akan minta tanggung jawab pemerintah akibat sebelumnya pemerintah tidak menghiraukannya

    Like

  2. pada bagian penetapan lokasi untuk tanah yang akan dibebasakan proses birokrasinya malah semakin panjang, yang dulu cukup bupati yang menetapkan,sekarang kok menjadi gubernur….???

    Like

    1. Untuk pertanyaan berlaku surut atau tidak, lebih jelas dapat dilihat dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012.
      Proses pengadaan taah bagi pembangunan untuk kepentingan umum menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dilakukan melalui tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil (Pasal 13). Penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum dilakukan oleh Gubernur, yang nantinya akan diumumkan pula oleh gubernur bersama-sama dengan instansi yang memerlukan tanah.

      Like

  3. melihat fakta empiris yg terjadi di negeri ini bahwa pemerintah tak lagi pro dengan rakyat dengan berbagai macam cara menutupi wajah mereka agar nampak pro terhadap rakyat…
    uu ini di lihat dari tujuan aspek hukum yang adil dalam subtansinya ok.,,akan tetapi dalam pengimplementasiannya nnti kita akan lihat apa kah uu ini responsif dan menjunjung tinggi pancasila…
    melihatlah kebelakang terhadap fakta empiris yg pernah pemerintah lakukan oleh negaranya dengan kepentingan2 pribadi mereka…
    dasar politik2 tikus !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Like

  4. undang-undang no 2 thn 2012 tetang pengadaan tanah tidak memihak kepada kepentingan masyarakat akan tetapi lebih memihak ke kelompok-kelompok tertentu yang lebih menginginkan keuntungan dari pengadaan tanah tersebut untuk pembangunan yang disesuaikan dengan keinginan dia sehingga Undang-Undang 2 tahun 2012 ini tidak respresip maupun respontif keinginan masyarakat yang pada dasarnya sangat merugikan bagi masyarakat tersebut.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s