SEKILAS PEMIKIRAN MENGENAI PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM DI INDONESIA

Tujuan dari Negara Indonesia yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945 salah satunya adalah mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Pembangunan merupakan salah satu sarana untuk mensejahterakan rakyat, oleh sebab itu setiap negara termasuk Indonesia selalu giat melakukan kegiatan pembangunan, salah satunya adalah pembangunan untuk kepentingan umum. Pembangunan untuk kepentingan umum pada dasarnya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat luas agar tercapai kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, dimana tanggung jawab untuk melaksanakan hal tersebut ada pada pundak Pemerintah.

Pada mulanya, kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum dilakukan dengan menggunakan tanah negara, namun karena terbatasnya tanah negara, maka kemudian mulai ada kebijakan untuk menggunakan tanah masyarakat yang telah dilekati dengan sesuatu hak atas tanah. Salah satu tanah yang digunakan bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum dan paling sering menimbulkan konflik antara pemerintah dengan masyarakat pemegang hak atas tanah adalah tanah yang dilekati dengan hak milik.

Hak milik atas tanah merupakan salah satu hak atas tanah yang terkuat, terpenuh, dan bersifat turun temurun. Terkuat artinya hak milik atas tanah lebih kuat bila dibandingkan dengan hak atas tanah yang lain, tidak memiliki batas waku tertentu, mudah dipertahankan dari gangguan pihak lain, dan tidak mudah hapus. Terpenuh artinya hak milik atas tanah memberi wewenang kepada pemiliknya paling luas jika dibandingkan dengan hak atas tanah yang lain, dapat menjadi induk bagi hak atas tanah lain, tidak berinduk pada hak atas tanah yang lain, dan penggunaan tanahnya lebih luas jika dibandingkan dengan hak atas tanah yang lain. Turun temurun artinya hak milik atas tanah dapat berlangsung terus selama pemiliknya masih hidup dan bila pemiliknya meninggal dunia, maka hak miliknya dapat dilanjutkan oleg ahli warisnya sepanjang memenuhi syarat sebagai subjek hak milik.

Hak milik atas tanah sendiri merupakan bagian dari hak asasi manusia, oleh sebab itu hak milik atas tanah yang dipegang oleh seseorang tidaklah dapat diambil alih secara sewenang-wenang, termasuk oleh pemerintah sekalipun. Sejalan dengan itu pula, dalam menggunakan haknya, pemegang hak milik atas tanah tidak dapat menggunakan haknya secara sewenang-wenang pula, namun harus memperhatikan fungsi sosial yang melekat pada hak milik atas tanah. Hal ini mengingat pada ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang menyatakan bahwa setiap hak atas tanah memiliki fungsi sosial.

Fungsi sosial yang melekat pada hak milik atas tanah tidak berarti pemegang hak milik harus selalu bersedia melepaskan haknya tersebut begitu saja ketika berhadapan dengan kepentingan masyarakat yang lebih luas. Harus ada keseimbangan antara kepentingan masyarakat yang lebih luas dengan kepentingan pemegang hak atas tanah. Ketika pemegang hak milik atas tanah harus melepaskan haknya untuk kepentingan umum, maka harus ada ganti rugi yang layak sehingga pemegang hak atas tanah tidak dirugikan.

Namun faktanya yang terjadi selama ini, seringkali justru pemegang hak milik atas tanah yang dirugikan ketika berhadapan dengan kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum. Yang menjadi pertanyaan kemudian adalah apa yang menjadi kriteria kepentingan umum? Sampai saat ini kriteria mengenai kepentingan umum saja masih belum jelas. Peraturan perundang-undangan yang ada mengenai pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum belum mampu menjawab mengenai hal tersebut. Selain itu mekanisme pemberian ganti rugi dan besaran ganti rugi yang diberikan pun belum bisa menjamin keadilan bagi pemegang hak atas. Pendapat dari sebagian orang, adil adalah ketika dalam pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum pemerintah melakukan mekanisme sebagaimana diatur dalam peraturan mengenai pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum, mulai dari musyawarah hingga pemberian ganti rugi. Namun pertanyaannya , apakah dengan dilaksanakannya mekanisme pengadaan tanah yang diatur dalam peraturan mengenai pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum berarti pemerintah telah memberikan keadilan bagi pemegang hak milik atas tanah? Peraturan mengenai pengadaan tanah sendiri belum dapat dikatakan memihak dan memberikan keadilan bagi pemegang hak atas tanah, sehingga secara otomatis ketika pemerintah melaksanakan peraturan tersebut maka tidak dapat dikatakan pemerintah telah berlaku adil. Belum lagi ditambah jika dalam pelaksanaan pengadaan tanah, pemerintah melakukan penyimpangan dari peraturan yang ada. Dapat dibayangkan betapa tidak adilnya perlakuan yang diterima oleh para pemegang hak atas tanah.

Dari beberapa penelitian yang pernah ditelusuri, dalam pelaksanaan pengadaan tanah bagi  pembangunan untuk kepentingan umum memang pemerintah telah terlebih dahulu melaksanakan musyarawah dengan para pemegang hak atas tanah yang tanahnya akan terkena pengadaan tanah dan menjelaskan akan adanya pemberian ganti rugi bagi para pemegang hak atas tanah. Namun sangat disayangkan, dalam sosialisasi mengenai ganti rugi yang diberikan tersebut pemerintah tidak memberitahukan semua bentuk ganti rugi yang seharusnya dapat diberikan kepada pemegang hak atas tanah. Pemerintah secara sepihak menetapkan bentuk ganti rugi yang akan diberikan kepada para pemegang hak atas tanah yang tanahnya terkena pengadaan tanah, misalnya hanya berupa uang saja, atau tanah pengganti saja, atau uang dan tanah pengganti, padahal jika melihat pada Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005, ada bentuk ganti rugi yang lainnya.

Permasalahan lain yang ditemui adalah pemerintah mensosialisasikan akan adanya hak para pemegang hak atas untuk menerima pemberian ganti rugi berupa uang namun pemerintah menyatakan bahwa tidak dapat memberikan ganti rugi tersebut karena adanya keterbatasan dana dari pemerintah sehingga para pemegang hak atas tanah diminta melepaskan hak atas tanahnya secara sukarela, toh tanah tersebut juga digunakan untuk pembangunan bagi kepentingan masyarakat setempat.

Lagi-lagi inilah gambaran hukum di negara kita. Apakah dengan mengatasnamakan kepentingan umum lalu kemudian hak para pemegang hak atas tanah menjadi di kesampingkan. Contoh di atas hanyalah contoh kecil dari sekian banyak masalah dalam pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang terdapat di Indonesia.

Saat ini undang-undang mengenai pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum sedang digodok oleh para wakil-wakil rakyat, namun rancangan undang-undang ini sendiri masih banyak mendapat komentar pedas dari banyak kalangan karena dinilai justru semakin tidak memihak pada masyarakat (pemegang hak atas tanah).

Kita tunggu saja bagaimana ke depannya dengan nasib masyarakat ketika berhadapan dengan pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum, terlebih ketika nanti rancangan undang-undang mengenai pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum disahkan.

3 comments

  1. caba dabndingkan pengaturan mengenai pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang diatur dalam Perprs No 36/2005 dengan yang terbaru, Perpres (kalau tidak salah) N0 65/2006. seingetku terdapat perbedaan mengenai cara pengadaan tanahnya dan pemberian ganti ruginya

    Like

    1. iya Dit, betul banget. emang ada banyak perbedaan dalam Perpres 36/2005 dengan Perpres 65/2006, termasuk soal pemberian ganti ruginya (mulai dari bentuk ganti ruginya sampai ke cara perhitungannya). Udah pernah aku buat untuk tugas juga sih, cuma mungkin masih belum terlalu lengkap. Thanks bgt ya masukannya ^_^

      Like

      1. selain itu juga terdapat perbedaan cara pengambilan tanahnya oleh pemerintah dan kategori pembanguan kepentingan umum itu sendiri berbeda

        Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s