SEJARAH HUKUM PENGATURAN PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM

Tanah merupakan salah satu faktor penting bagi keberlangsungan kehidupan manusia. Manusia hidup dan melakukan berbagai aktivitas kesehariannya di atas tanah serta memperoleh bahan pangan dengan memanfaatkan tanah. Bahkan bagi Negara Indonesia tanah merupakan salah satu modal utama bagi kelancaran pembangunan. Menurut Bambang Tri Cahyo[1], tanah mempunyai nilai yang sangat penting karena mempunyai 3 (tiga) komponen yang melekat, yaitu :

  1. Tanah mempunyai manfaat bagi pemilik atau pemakainya, sumber daya tanah mempunyai harapan di masa depan untuk menghasilkan pendapatan dan kepuasan serta mempunyai nilai produksi dan jasa.
  2. Komponen penting kedua adalah kurangnya supply, maksudnya di satu pihak tanah berharga sangat tinggi karena permintaannya, tapi di lain pihak jumlah tanah tidak sesuai dengan penawarannya.
  3. Komponen ketiga adalah tanah mempunyai nilai ekonomi, suatu barang (dalam hal ini tanah) harus layak untuk dimiliki dan ditransfer.

Tanah merupakan harta kekayaan yang bernilai tinggi karena nilai jualnya yang akan selalu bertambah akibat kebutuhan terhadap tanah yang semakin tinggi sedangkan jumlah tanah tidak pernah bertambah. Disadari atau tidak, tanah sebagai benda yang bersifat permanen (tidak dapat bertambah) banyak menimbulkan masalah jika dihubungkan dengan pertumbuhan penduduk yang terus meningkat dan masalah pembangunan.[2] Untuk memenuhi kebutuhan pembangunan pemerintah telah berusaha melalui jalur yang sah yakni pengadaan tanah maupun pencabutan hak atas tanah.

Pengadaan tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Pelaksanaan pengadaan tanah merupakan persoalan yang kompleks karena terdapat berbagai tahapan dan proses yang harus dilalui serta adanya kepentingan pihak-pihak yang saling bertentangan. Persoalan perolehan tanah milik masyarakat untuk keperluan pembangunan guna kepentingan umum menjadi suatu persoalan yang cukup rumit. Kebutuhan tanah baik oleh pemerintah maupun masyarakat yang terus bertambah tanpa diikuti dengan pertambahan luas lahan menjadi masalah yang krusial. Masalah timbul karena adanya berbagai bentrokan kepentingan. Di satu sisi pemerintah membutuhkan lahan untuk pembangunan fisik, di sisi lain masyarakat membutuhkan lahan untuk pemukiman maupun sebagai sumber mata pencaharian.

Perlu diadakan pendekatan yang dapat diterima dan dimengerti masyarakat serta ditanamkan pengertian kepada masyarakat mengenai fungsi sosial yang terdapat pada setiap hak atas tanah sebagimana yang tertuang dalam Pasal 6 Undang-Undang Pokok Agraria. Ketentuan pasal tersebut menjelaskan bahwa semua hak atas tanah apapun yang ada pada seseorang tidak boleh semata-mata digunakan untuk kepentingan pribadinya, namun juga penggunaan tanah tersebut harus memberikan manfaat bagi kepentingan masyarakat dan negara.  Di samping itu tidak boleh dilupakan pula bahwa interpretasi asas fungsi sosial hak atas tanah harus digunakan sesuai dengan sifat dan tujuan haknya, sehingga bermanfaat bagi si pemegang hak dan bagi masyarakat, dan bahwa kepentingan perseorangan itu diakui dan dihormati dalam rangka pelaksanaan kepentingan masyarakat secara keseluruhan.[3] Ini  berarti bahwa harus terdapat keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum sehingga dengan adanya keseimbangan antara dua kepentingan tersebut diharapkan dapat tercapai keadilan dan kesejahteraan seluruh rakyat.[4]

Untuk menjamin kepastian hukum dalam masalah pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum maka pemerintah telah menyusun berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hal tersebut. Peraturan perundang-undangan tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan, sampai yang terakhir pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 jo. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006. Berbagai masalah yang terdapat dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum telah coba diminimalisir melalui peraturan-peraturan tersebut, misalnya kriteria pembangunan untuk kepentingan umum, mekanisme pengadaan tanah, panitia pengadaan tanah, serta penetapan besarnya ganti rugi.

Meskipun telah diadakan perubahan-perubahan untuk menyempurnakan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dalam rangka memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat, namun tetap saja ada beberapa permasalahan yuridis dalam peraturan perundang-undangan tersebut yang luput dari perhatian penyusun peraturan perundang-undangan, yang pada saat ini menjadi permasalahan dan berpotensi pula menimbulkan masalah di masa yang akan datang. Masalah tanah adalah masalah yang sensitif, oleh karena itu, dalam proses pengadaan tanah   pemerintah harus bersikap hati-hati dan bijaksana dalam menyelesaikannya.

Lalu, bagaimana sebenarnya sejarah hukum peraturan pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum di Indonesia? Serta, masalah-masalah yuridis apa saja yang terdapat dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum? Simak uraian selengkapnya dalam makalah yang dapat didownload melalui link di bawah ini.

download

Download Makalah Sejarah Hukum Pengadaan Tanah

5 comments

  1. udah bagus nih… tapi yang baru2 ini kan ada undang-undang baru tentang pengadaan tanah yaitu UU no.2 tahun 2012… mungkin bisa dilengkapi lagi dengan undang-undang itu…
    🙂

    Like

  2. Dengan adanya beberapa permasalahan yuridis yaitu aspek yuridis formal dan aspek yuridis materiil dalam pengadaan tanah dan ganti ruginya, mengapa tidak ada pihak yang mengajukan untuk perubahan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 kepada Mahkamah Konsitusi?

    Like

  3. Terimakasih atas responnya mas Yanto. Saat ini Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 sudah tidak berlaku lagi. Ketentuan hukum mengenai pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Terdapat beberapa perubahan di dalam undang-undang yang baru tersebut.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s